Barubaru ini, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa 3.143 Perda telah dihapus. 1.765 di antaranya dihapus oleh Kemendagri. Perda yang dihapus Kemendagri merata di semua provinsi. Alasan penghapusan adalah untuk menyederhanakan aturan, memangkas izin dan meningkatkan investasi atau sering disebut'easy of doing bussiness'. Sementara itu, selain Untukletak dari istana kesultanan Ternate ini tidak jauh dari pusat kota dan berada di daratan pantai di Kampung Soa – Sio, Kelurahan Letter C, Kodya Ternate, Provinsi Maluku Utara. Pada tanggal 7 Desember 1976, Istana ini dimasukkan sebagai benda cagar budaya karena mengingat sejarah istana ini memiliki peran penting di kawasan Timur PNMsalurkan kredit Rp29,27 triliun sampai akhir Juni 2022. 4 Agustus 2022 20:20. energi dalam pertemuan "ASEAN Plus Three" 4 Agustus 2022 22:27. bumi terletak pada koordinat 1,07 LU dan 126,95 BT atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 57 km arah barat laut Kota Ternate, Maluku Utara pada kedalaman 37 km," ujarnya. Sementaraitu, kredit yang diberikan mencapai Rp.2.723,03 Meanwhile, loans reached Rp.2.723,03 billion, an increase Pemerintah Kabupaten dan Kota se Maluku Utara Modal Dasar : Rp.,- (lima ratus milyar rupiah) Kabupaten Halmahera Tengah, dan Kota Ternate. Ibukota Propinsi Maluku Utara berkedudukan di Sofifi. Wilayah MalukuUtara ID-MU Sofifi (de jure); Ternate (de facto) 884.142 39.959,99 Maluku Islam 91 Papua Barat [4] Pusat pemerintahan Sumatera Utara terletak di kota Medan. Sebelumnya, Sumatera Utara termasuk ke dalam Provinsi Sumatra sesaat Indonesia merdeka pada tahun 1945. yang diserap BPR mencapai Rp dan kredit mencapai Rp Vay Tiền Nhanh Chỉ Cần Cmnd. - Ketua DPRD Kota Ternate, Muhajirin Bailussy mengatakan berkas pemberhentian Jasri Usman, dari jabatannya sebagai Wakil Wali Kota Ternate segera disampaikan ke Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba. Baca 4 Parpol Pendukung Usman Sidik di Halmahera Selatan akan Daftarkan Bacaleg Akhir Pekan Ini Baca Kursi Wakil Wali Kota Ternate Resmi Kosong seusai Jasri Usman Sampaikan Surat Pengunduran Diri Selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui rekomendasikan ke Kemendagri RI. * Muhajirin Bailussy Abdul Ghani Kasuba Gubernur Maluku Utara Editor Aprilia SaraswatiReporter Bima Maulana Rahmad HidayatVideografer Restu RiyawanVideo Production Ika Vidya LestariSumber Beberapa perusahaan di Maluku Utara sudah mulai melakukan vaksinasi terhadap karyawannya, termasuk PT. KB Finansia Multi Finance Cabang Ternate alias Kredit Plus, yang bekerjasama dengan GIGA Com dan RS Bayangkara dan Polda Malut, melakukan vaksinasi. Pelaksanaan vaksinasi bertempat di kantor PT. KB Finansia Multi Finance Cabang Ternate Kredit Plus, yang diikuti sebanyak 67 orang dari 105 pegawai. BM Elektronik PT. KB Finansia Multi Finance Cabang Ternate, Shabri A. Djabar kepada wartawan usai vaksinasi mengatakan, vaksinasi yang dilakukan atas kerjasama dengan GIGA Com dan RS Bayangkara Ternate. “Sebanyak 67 karyawan mengikuti vaksin dari 105 karyawan. Yang ikut vaksin sebanyak 67 orang, yang sisahnya ada yanag sudah ikut, dan ada juga yang belum divaksin karena ada yang hamil dan sakit,” katanya. Menurutna Shabri bahwa, pihaknya sangat mendukung program pemerintah dalam upaya percepatan penanggulangan pandemi Covid-19. “Melalui program vaksinasi yang dilakukan ini, kami berharap mampu meminimalisir penyebaran Covid-19, sehingga para karyawan dapat bekerja lebih produktif dan merasa aman, sehingga dapat terus menghasilkan produk-produk kesehatan maupun layanan kesehatan yang semakin baik untuk seluruh masyarakat di Kota Ternate dan Maluku Utara pada umumnya,” katanya. Abhe yang biasa disapa mengingatkan kepada seluruh karyawan bahwa, walaupun sudah divaksin, karyawan dan keluarga tetap harus disiplin jalankan protokol kesehatan dalam melakukan kegiatan sehari-hari, karena vaksinasi bukan segalanya dan membuat kita aman dari Covid-19. “Penting untuk menjaga 3M, mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak,” katanya. Seraya menambahkan, vaksinasi kedua akan dilakukan pada 26 Juli, bertempat di puskesmas terdekat dari maisng-masing karyawan. “Vaksinasi kedua akan dilakukan pada bulan depan,” katanya. cm-red Karyawan Kredit Plus Ternate dan Pihak RS Bayangkara Ternate BACAN - Reserse Kriminal Reskrim Polres Halmahera Selatan, Maluku Utara, mengusut kasus kredit macet di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Saruma Sejahtera, yang rugikan keuangan daerah miliaran rupiah. Pengusutan kasus tersebut, ditandai dengan penerbitan surat perintah penyelidikan yang dikeluarkan beberapa waktu lalu. Kasat Reskrim Polres Halmahera Selatan Iptu Aryo Dwi Prabowo mengatakan, penyelidikan ini mengarah pada dugaan pelanggaran SOP Perbankan di BPRS. “Kalau Kejaksaan di bidang korupsinya, Kepolisian di Perbankannya. Jadi misalkan kalau dia melanggar SOP Perbankan, maka bisa diproses lagi di Undang-Unsang Perbankan,” katanya, Minggu 11/6/2023. Baca juga Ditunjuk Jadi Plt Sekda Halmahera Selatan, Safiun Radjulan Saya Kerja Sesuai Petunjuk Bupati Aryo mengaku, dalam waktu dekat pihak-pihak terkait dalam hal ini BPRS Saruma Sejahtera termasuk pejabat di lingkup Pemkab Halmahera Selatan akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Dia juga menegaskan, pihakanya akan tetap mengusut tuntas kasus ini karena sudah menjadi atensi publik. “Kita akan usut tuntas, rencana kami akan memberikan surat undangan ke pihak-pihak terkait untuk klarifikasi sambil mempelajari kasusnya,” tandasnya. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Kejari Halmahera Selatan juga membentuk tim untuk mengusut kasus di BPRS Saruma Sejahtera tersebut. Di mana, Kajeri akan menyelidiki aliran dana Pemkab Halmahera Selatan ke BPRS yang diduga dikorupsi, melalui penutupan kredit macet. * Ternate ANTARA - Rehabilitasi hutan bakau di pesisir Pantai Gambesi, Kota Ternate, Maluku Utara, yang mengalami kerusakan parah, kini terus dilakukan dengan cara menanam ribuan bibit di hutan bakau seluas 20 hektare. Merehabilitasi kerusakan hutan bakau atau mangrove dengan cara seperti itu juga terlihat di sembilan kabupaten kota lain di provinsi kepulauan ini. Harapannya, 10 tahun ke depan sudah dapat tertangani semuanya, terutama hutan bakau yang menjadi pelindung permukiman warga masyarakat. Pemerintah daerah bersama instansi terkait serta berbagai elemen pencinta lingkungan dan masyarakat di Malut terus berkolaborasi menangani kerusakan hutan bakau di daerah ini sebagai wujud kepedulian menjaga kelestarian tanaman pantai multifungsi itu. Penyebab utama kerusakan hutan bakau di provinsi berpenduduk 1,4 juta jiwa ini adalah eksploitasi berlebihan yang dilakukan masyarakat untuk berbagai keperluan, seperti bahan bangunan rumah, pembuatan arang, kayu bakar, hingga material penopang pengerjaan bangunan bertingkat. Pengalihfungsian hutan menjadi permukiman, fasilitas umum, dan tempat usaha juga memberi kontribusi terhadap kerusakan hutan di Malut, seperti terlihat di Pantai Mangga Dua Kota Ternate, yang nyaris tidak menyisakan mangrove karena berubah menjadi area permukiman. Luas hutan bakau di provinsi yang terkenal dengan rempah ini tercatat ha, sebagian besar berada di Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Barat, dan Kabupaten Halmahera Tengah. Akan tetapi, lebih dari 50 persen dari luas hutan itu mengalami kerusakan berat dan ringan. Kerusakan hutan bakau di Malut telah mengakibatkan berkurangnya keragaman jenis tanaman ini di sejumlah kabupaten/kota, misalnya, di Kota Ternate yang semula memiliki lebih dari 30 jenis, kini tinggal tersisa 15 jenis mangrove. Abrasi pantai yang mengancam permukiman masyarakat dan fasilitas umum di sejumlah wilayah pesisir dan pulau kecil di Malut, juga merupakan dampak dari kerusakan hutan mangrove di wilayah pesisir setempat karena salah satu fungsi tanaman ini mencegah abrasi. Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba dan seluruh bupati/wali kota di provinsi ini telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mencegah laju kerusakan hutan bakau, di antaranya larangan penebangan pohon ini untuk kebutuhan apa pun. Kebijakan larangan serupa juga diberlakukan terhadap pengalihfungsian hutan mangrove menjadi area permukiman dan tempat usaha. Selain itu, juga mewajibkan para pengusaha konstruksi tidak menggunakan kayu bakau dalam pengerjaan bangunan bertingkat atau konstruksi lainnya. Berdasarkan Peta Mangrove Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup, total luas lahan bakau di Indonesia tahun 2021 tercatat 3,36 juta ha atau 20 persen dari luas bakau di dunia, yang terdiri atas 2,6 juta ha dalam kawasan dan 702 ribu ha di luar kawasan atau mengalami penambahan luas 52 ribu ha dibandingkan tahun 2019 seluas 3,31 juta ha. Multifungsi Mangrove yang nama Latinnya Rhizophora ini memiliki multifungsi yang sangat penting, baik bagi kelestarian ekosistem pantai maupun kehidupan sosial ekonomi masyarakat, terutama yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Hutan bakau dapat mencegah abrasi pantai, menghalangi sedimentasi perairan laut akibat erosi dari daratan, hingga mengurangi dampak gelombang pasang terhadap permukiman masyarakat yang berada di bibir pantai saat terjadi cuaca buruk, air pasang, hingga tsunami. Hutan bakau juga menjadi habitat berbagai jenis biota laut, seperti udang, kepiting, kerang-kerangan, dan ikan. Bahkan untuk jenis ikan tertentu malah menjadikan kawasan mangrove sebagai tempat pemijahan. Selain itu, hutan bakau juga dimanfaatkan berbagai jenis burung, seperti bangau untuk bersarang dan bertelur. Fungsi lain mencegah polusi, bahkan mangrove memiliki kemampuan lebih besar dalam menyerap karbondioksida dan mengubahnya menjadi oksigen sehingga berkontribusi dalam mengurangi kerusakan lapisan ozon akibat emisi gas. Bagian dari tanaman bakau, terutama daun, kulit, dan akar menjadi bahan baku obat herbal. Masyarakat Malut sampai saat ini masih memanfaatkan tanaman pantai itu untuk pengobatan tradisional untuk mengobati berbagai jenis penyakit, seperti diare, kusta, flu, luka, bisul, mag, dan hipertensi. Banyaknya fungsi hutan mangrove itu, menurut pemerhati lingkungan di Malut Djafar Mustafa, harus disosialisasikan secara masif kepada masyarakat agar mereka ikut berkontribusi melestarikan bakau, minimal mereka tidak melakukan aktivitas yang dapat merusak hutan itu. Tokoh adat, agama, dan tokoh lain yang berpengaruh di masyarakat harus diberi peran besar dalam upaya menyosialisasikan fungsi mangrove karena masyarakat yang umumnya masih menganut paham feodal mematuhi apa yang disampaikan tokoh-tokoh seperti itu. Di sisi lain, penegakan hukum secara tegas harus diterapkan terhadap para perusak hutan mangrove . Akan tetapi penerapannya harus tetap bijak dan tidak boleh tebang pilih karena terkadang jika pelakunya masyarakat biasa diproses cepat, sedangkan jika orang penting cenderung didiamkan. Djafar Mustafa melihat perlunya mengupayakan konsep simbiosis mutualisme antara hutan mangrove dengan masyarakat. Di satu sisi, hutan mangrove terbebas dari perusakan dan di sisi lain masyarakat dapat menikmati manfaat dari keberadaan hutan bakau. Pengembangan hutan bakau menjadi objek wisata dengan memberi kewenangan penuh kepada masyarakat setempat sebagai pengelola, merupakan contoh dari konsep simbiosis mutualisme, seperti yang diterapkan di berbagai daerah di Pulau Jawa dan Sumatera. Kemudian, menjadikan hutan bakau sebagai tempat budi daya ikan atau kepiting juga merupakan penerapan konsep simbiosis mutualisme antara hutan bakau dengan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat akan selamanya menjaga hutan mangrove sebagai tempat mencari nafkah. Editor Achmad Zaenal M Berita ini telah tayang di dengan judul Berkolaborasi menghentikan laju kerusakan hutan mangrove di Malut TERNATE - Ketua DPRD Kota Ternate, Muhajirin Bailussy mengatakan. Anggaran Pemilu 2024 untuk Kota Ternate, kurang lebih sebesar Rp 59 miliar. "Sesuai hasil rapat tadi, anggaran Pemilu 2024 kurang lebih Rp 59 miliar, "katanya, Selasa 6/6/2023. Menurutnya, angka tersebut nantinya terdapat pembagian alokasi. Baca juga Sekali Lagi, Demokrat Ingin James Uang dan Djufri Muhamad, Lanjut Dua Periode di Halmahera Barat Yakni 40 persen diambil dari APBD-P 2023, dan 60 persen dari APBD Induk 2024. "Tapi nanti diverifikasi, kira-kira Kota Ternate, dari Rp 59 miliar dapat berapa persen." "Tapi presentasinya, dari hasil verifikasi baru ditetapkan, "ungkapnya. Lanjutnya, untuk Pileg 2024 baru akan diselenggarakan pada Februari 2024. Namun anggaran yang masuk APBD-P 2023 tidak terlalu besar, yakni kurang dari Rp 5 miliar. Baca juga DPW PPP Maluku Utara Jalin Komunitas Politik dengan Iskandar Idrus, Bahas Satu Kursi DPR RI "Nilai yang disampaikan oleh Kesbangpol sebesar Rp 5 Miliar, atau dibawah Rp 5 miliar, "ujarnya. Karena itu, pihaknya meminta kepada Pemkot Ternate, agar dapat memperhatikan anggaran Pemilu 2024. "Pastinya DPRD meminta kepada Pemkot untuk perhatian alokasi anggaran ini, "tandasnya. *

kredit plus ternate kota ternate maluku utara